Pages

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2010

Bookmark and Share
Nomor Tahun Tentang
Perpres No. 1 2010 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia
Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerja Sama Di Bidang
Eksplorasi Dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai
(Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In The Field Of The Exploration And Use Of Outer Space For Peaceful Purposes)
Perpres No. 2 2010 Pengesahan Asean Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)
Perpres No. 3 2010 Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pemberantasan Terorisme (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In Combating Terrorism)
Perpres No. 4 2010 Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas
Perpres No. 5 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014
Perpres No. 6 2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
Perpres No. 7 2010 Pengesahan Intergovernmental Agreement On The Asian Highway Network (Persetujuan Antar Negara Tentang Jaringan Jalan Asia)
Perpres No. 8 2010 Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
Perpres No. 9 2010 Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan
Perpres No. 10 2010 Susunan Organisasi TNI
Perpres No. 11 2010 Kerja Sama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga Atau Badan Di Luar Negeri
Perpres No. 12 2010 Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Perpres No. 13 2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Perpres No. 14 2010 Pengesahan Proposed Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Enhance Voice And Participation In The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Untuk Meningkatkan Suara Dan Keikutsertaan Dalam Dana Moneter Internasional) Dan Proposed Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Expand The Investment Authority Of The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Untuk Memperluas Kewenangan Penanaman Modal Dari Dana Moneter Internasional)
Perpres No. 15 2010 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Perpres No. 16 2010 Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pidato Resmi Presiden Dan Wapres Serta Pejabat Negara Lainnya
Perpres No. 17 2010 Pengesahan Instrument For The Amendment Of The Constitution Of The International Labour Organisation, 1997 (Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997)
Perpres No. 18 2010 Pengesahan Agreement On Investment Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Di antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea)
Perpres No. 19 2010 Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
Perpres No. 20 2010 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Kuwait Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Kuwait On Economic And Technical Co-Operation)
Perpres No. 21 2010 Pengawasan Ketenagakerjaan
Perpres No. 22 2010 Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Perpres No. 23 2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
Perpres No. 24 2010 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Perpres No. 25 2010 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010
Perpres No. 26 2010 Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif
Perpres No. 27 2010 Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional
Perpres No. 28 2010 Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia
Perpres No. 29 2010 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
Perpres No. 30 2010 Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dan Protokolnya yang Ditandatangani di Kuala Lumpur Tanggal 12 September 1991 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Its Protocol Signed At Kuala Lumpur On 12 September 1991)
Perpres No. 31 2010 Komite Ekonomi Nasional
Perpres No. 32 2010 Komite Inovasi Nasional
Perpres No. 33 2010 Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
Perpres No. 34 2010 Badan Intelijen Negara
Perpres No. 35 2010 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
Perpres No. 36 2010 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Perpres No. 37 2010 Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
Perpres No. 38 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
Perpres No. 39 2010 Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
Perpres No. 40 2010 Pengesahan Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India)
Perpres No. 41 2010 Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014
Perpres No. 42 2010 Komite kebijakan Industri Pertahanan
Perpres No. 43 2010 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Slovak Republic On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Passports And Service Passports)
Perpres No. 44 2010 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Bulgaria On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
Perpres No. 45 2010 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Kerja Sama Ekonomi (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Bulgaria On Economic Cooperation)
Perpres No. 46 2010 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Perpres No. 47 2010 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Peru On Technical And Economic Cooperation)
Perpres No. 48 2010 Pengesahan Persetujuan Dukungan Penanaman Modal Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (Investment Support Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America) Beserta Pengaturan Pelaksanaan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat Mengenai Prosedur Notifikasi (Implementing Arrangement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America Regarding Notification Procedures)
Perpres No. 49 2010 Tunjangan Operasional Pengamanan Bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan
Perpres No. 50 2010 Pengesahan Agreement On Trade In Services Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
Perpres No. 51 2010 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M
Perpres No. 52 2010 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perpres No. 53 2010 Perubahan Kedua atas Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
Perpres No. 54 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres No. 55 2010 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan
Perpres No. 56 2010 Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/Fpu) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan
Perpres No. 57 2010 Pengesahan Agreement On Investment Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China
Perpres No. 58 2010 Kementerian Sekretariat Negara
Perpres No. 59 2010 Pengesahan Final Acts Universal Postal Union As The Result Of The 24th Geneva Congress, Swiss 2008 (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, Sebagai Hasil Kongres Ke-24 di Jenewa, Swiss 2008)
Perpres No. 60 2010 Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kelima Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)
Perpres No. 61 2010 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
Perpres No. 62 2010 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Perpres No. 63 2010 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik
Perpres No. 64 2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan
Perpres No. 65 2010 Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus
Perpres No. 66 2010 Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Keenam Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
Perpres No. 67 2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Perpres No. 68 2010 Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Perpres No. 69 2010 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Perpres No. 70 2010 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan
Perpres No. 71 2010 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Perpres No. 72 2010 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan TNI
Perpres No. 73 2010 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan POLRI
Perpres No. 74 2010 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Perpres No. 75 2010 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Perpres No. 76 2010 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Perpres No. 77 2010 Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Perpres No. 78 2010 Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
Perpres No. 79 2010 Pengesahan Agreement On The Asean Harmonized Electrical And Electronic Equipment Regulatory Regime (Persetujuan Asean Mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik Dan Elektronika)
Perpres No. 80 2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Kementerian Sekretariat Negara
Perpres No. 81 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Perpres No. 82 2010 Sekretariat Kabinet
Perpres No. 83 2010 Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004
Perpres No. 84 2010 Pengesahan Joint Convention On The Safety Of Spent Fuel Management And On The Safety Of Radioactive Waste Management (Konvensi Gabungan Tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas Dan Tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif)
Perpres No. 85 2010 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc
Perpres No. 86 2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Perpres No. 87 2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Uang Kehormatan Dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan Di Pengadilan Negeri
Perpres No. 88 2010 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi Dan Hakim Agung Mahkamah Agung

{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }

Posting Komentar