Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010

No.	Nomor	Tentang
1	1 Tahun 2010	Dewan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
2	2 Tahun 2010	Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo Dari Wilayah Kota Probolinggo Ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
3	3 Tahun 2010	Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar Dari Wilayah Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
4	4 Tahun 2010	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
5	5 Tahun 2010	Kenavigasian
6	6 Tahun 2010	Satuan Polisi Pamong Praja
7	7 Tahun 2010	Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
8	8 Tahun 2010	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural
9	9 Tahun 2010	Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Dari Wilayah Kota Kotamobagu Ke Wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara
10	10 Tahun 2010	Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
11	11 Tahun 2010	Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
12	12 Tahun 2010	Penelitian Dan Pengembangan, Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan
13	13 Tahun 2010	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
14	14 Tahun 2010	Pendidikan Kedinasan
15	15 Tahun 2010	Penyelenggaraan Penataan Ruang
16	16 Tahun 2010	Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
17	17 Tahun 2010	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
18	18 Tahun 2010	Usaha Budidaya Tanaman
19	19 Tahun 2010	Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
20	20 Tahun 2010	Angkutan di Perairan
21	21 Tahun 2010	Perlindungan Lingkungan Maritim
22	22 Tahun 2010	Wilayah Pertambangan
23	23 Tahun 2010	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
24	24 Tahun 2010	Penggunaan Kawasan Hutan
25	25 Tahun 2010	Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
26	26 Tahun 2010	Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
27	27 Tahun 2010	Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
28	28 Tahun 2010	Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
29	29 Tahun 2010	Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu danTunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
30	30 Tahun 2010	Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
31	31 Tahun 2010	Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
32	32 Tahun 2010	Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan
33	33 Tahun 2010	Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia
34	34 Tahun 2010	Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
35	35 Tahun 2010	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
36	36 Tahun 2010	Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam
37	37 Tahun 2010	Bendungan
38	38 Tahun 2010	Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia
39	39 Tahun 2010	Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
40	40 Tahun 2010	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
41	41 Tahun 2010	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
42	42 Tahun 2010	Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
43	43 Tahun 2010	Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus
44	44 Tahun 2010	Prekursor
45	45 Tahun 2010	Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-hak lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia
46	46 Tahun 2010	Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
47	47 Tahun 2010	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
48	48 Tahun 2010	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
49	49 Tahun 2010	Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya
50	50 Tahun 2010	Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara RI
51	51 Tahun 2010	Pendirian Perusahaan Penerbit SBSNI II
52	52 Tahun 2010	Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur
53	53 Tahun 2010	Disiplin Pegawai Negeri Sipil
54	54 Tahun 2010	Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan
55	55 Tahun 2010	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
56	56 Tahun 2010	Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
57	57 Tahun 2010	Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
58	58 Tahun 2010	Perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
59	59 Tahun 2010	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
60	60 Tahun 2010	Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
61	61 Tahun 2010	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
62	62 Tahun 2010	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar
63	63 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Brantas Abipraya
64	64 Tahun 2010	Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
65	65 Tahun 2010	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
66	66 Tahun 2010	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
67	67 Tahun 2010	Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Krakatau Steel
68	68 Tahun 2010	Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
69	69 Tahun 2010	Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
70	70 Tahun 2010	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
71	71 Tahun 2010	Standar Akuntansi Pemerintahan
72	72 Tahun 2010	Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
73	73 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
74	74 Tahun 2010	Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk
75	75 Tahun 2010	Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk
76	76 Tahun 2010	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika
77	77 Tahun 2010
78	78 Tahun 2010	Reklamasi Dan Pascatambang
79	79 Tahun 2010	Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
80	80 Tahun 2010	Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
81	81 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
82	82 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
83	83 Tahun 2010	Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
84	84 Tahun 2010	Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
85	85 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur
86	86 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
87	87 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
88	88 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
89	89 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II
90	90 Tahun 2010	Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
91	91 Tahun 2010	Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
92	92 Tahun 2010	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
93	93 Tahun 2010	Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
94	94 Tahun 2010	Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan