Pages

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bookmark and Share
Nomor Tahun Tentang
1 1954 Kasasi
2 1954 Badan Pengadilan Yang Harus Memutuskan Perselisihan Kekuasaan Pengadilan Antara Dua Pengadilan Negeri Yang Wilayahnya Masuk Wilayah Satu Pengadilan Tinggi
1 1956 Hubungan Hukum Antara Pengadilan Perdata Dan Pengadilan Pidana
1 1959 Biaya Perkara Untuk Pemeriksaan Perkara Dalam Tingkat Kasasi
1 1963 Pengajuan Permohonan Kasasi Dapat Dilakukan Di Kepaniteraan Pengadilan
1 1969 Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Yang Tetap
1 1976 Pencabutan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971
1 1980 Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap
1 1982 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1980 Yang Disempurnakan
2 1982 Pencabutan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977
1 1990 Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
1 1993 Hak Uji Materiil
2 1999 Pengawasan Partai Politik Oleh Mahkamah Agung
1 2000 Lembaga Paksa Badan
2 2000 Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hakim Ad Hoc
1 2001 Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal
1 2002 Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
2 2002 Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hakim Ad Hoc
3 2002 Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak
1 2003 Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU
2 2003 Prosedur Mediasi Di Pengadilan
1 2004 Hak Uji Materiil
2 2005 Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada Dan Pilwakada Dari KPUD Propinsi Dan KPUD Kabupaten/Kota
3 2005 Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU
10 2005 Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada Dan Pilwakada Dari KPUD Provinsi Dan KPUD Kabupaten/Kota
1 2006 Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
1 2007 Pengadilan Perikanan

{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }

Posting Komentar