Pages

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1991 - 2005

Bookmark and Share
Nomor Tahun Tentang
1 1991 Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
2 1991 Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
1 1992 Tugas Khusus Pengadilan Tinggi/Negeri Dalam Rangka Pemilihan Umum
2 1992 Petunjuk Bindalmin Kepaniteraan Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum Mengenai Kewarganegaraan Dan Pewarganegaraan Ri
3 1992 Petunjuk Pengiriman Berkas Perkara Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia
4 1992 Penggunaan Sampul Dengan Logo Mahkamah Agung Untuk Putusan Mahkamah Agung Ri
5 1992 Pengiriman Laporan Oleh Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi
6 1992 Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri
7 1992 Pengawasan Dan Pengurusan Biaya Perkara
1 1993 Pengawasan Dan Pengurusan Biaya Perkara
2 1993 Pengiriman Laporan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tinggi Agama
3 1993 Pembinaan Personil Dan Kepemimpinan Pengadilan
4 1993 Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu
5 1993 Pembinaan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan
6 1993 Penggunaan Sampul Dengan Logo Mahkamah Agung Untuk Putusan Di Bidang Hak Uji Materiil
1 1994 Pengawasan Dan Pemeriksaan Administrasi Perkara
2 1994 Pengertian Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam
3 1994 Tenggang Waktu Perlawanan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Selama Masa Uji Coba 5 (Lima) Hari Kerja
4 1994 Mutasi Hakim
5 1994 Biaya Administrasi
6 1994 Surat Kuasa Khusus
1 1995 Yayasan Pra Juwana Indonesia
1 1996 Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata
2 1996 Permohonan/ Usul Mutasi Dan Kenaikan Pangkat Ketua Pengadilan, Hakim Dan Pejabat Kepaniteraan
3 1996 Mutasi Ketua, Hakim Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Dan Kewenangan Melakukan Tindakan Yustisial
4 1996 Lambang/Tanda Jabatan Hakim
5 1996 Bagan Susunan Pengadilan
6 1996 Lambang Pengadilan
8 1996 Pertanggung Jawab Berkas Perkara Dan Keuangan Pihak Ketiga Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Ketua Dan Panitera Pengadilan
1 1997 Penyempurnaan Pembuatan Akta Cerai Eks Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990
2 1997 Kelengkapan Berkas Perkara Yang Dimohonkan Kasasi/Peninjauan Kembali Ke Mahkamah Agung
1 1998 Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Calon Pengacara Praktek
2 1998 Permohonan Kasasi Perkara Pidana Yang Terdakwanya Berada Dalam Status Tahanan
3 1998 Penyelesaian Perkara
4 1998 Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Administrasi
1 1999 Tugas Khusus Pengadilan Negeri Untuk Pemilihan Umum
2 1999 Penegasan Penyidik Perairan Indonesia
1 2000 Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya
2 2000 Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Biaya Administrasi
3 2000 Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil
1 2001 Permohonan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Serentak Dengan Permohonan Grasi
2 2001 Petunjuk Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
3 2001 Perkara-Perkara Hukum Perlu Mendapat Perhatian Pengadilan
4 2001 Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil
5 2001 Pembuatan Ringkasan Putusan Terhadap Perkara Pidana Yang Terdakwanya Diputus Bebas Atau Dilepas Dari Segala Tuntutan
6 2001 Mendengar Pengaduan Pelapor
7 2001 Pemeriksaan Setempat
1 2002 Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 Hir/154 Rbg.)
2 2002 Laporan Pengiriman Berkas Perkara Korupsi Ke Tingkat Kasasi
3 2002 Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem
4 2002 Pejabat Pengadilan Yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi Atau Tersangka Kecuali Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang
5 2002 Petunjuk Penanganan Perkara Bagi Hakim Yang Akan Pensiun
1 2003 Mutasi Hakim
2 2003 Penyitaan Barang-Barang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
3 2003 Permohonan Mutasi/Promosi Hakim Dan Tenaga Tehnis Peradilan
4 2003 Perkara Perdata Yang Berkaitan Dengan Pemilu
5 2003 Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik
1 2004 Penyerahan Kendaraan Dinas Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan
2 2004 Salinan Putusan Untuk Pembahasan Ilmiah Dan Penelitian
3 2004 Kebersihan Lingkungan Perkantoran
1 2005 Pengangkatan Hakim Anak
2 2005 Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi
3 2005 Pengangkatan Anak
4 2005 Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah
5 2005 Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
6 2005 Penjelasan Tentang Ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
7 2005 Penjelasan Tentang Ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
8 2005 Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)
9 2005 Petunjuk Teknis Perma No. 2 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada Dan Pilwakada Dari Kpud Propinsi Dan Kpud Kabupaten/Kota
10 2005 Bimbingan Dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/Majelis Hakim Dalam Menangani Perkara

{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }

Posting Komentar