Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tahun 2003

Tahun :
2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987
1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975

No.	Nomor	Tentang
1	SE-01/PJ/2003	KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA NEGARA DAN RAHASIA JABATAN
2	SE-02/PJ/2003	PELAKSANAAN MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) SECARA ON-LINE
3	SE-03/PJ/2003	LARANGAN MENERIMA SEORANG KUASA YANG TIDAK MEMENUHI  PERSYARATAN UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
4	SE-04/PJ/2003	PENEGASAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR SE-309/PJ/2002 TANGGAL 12 JUNI 2002, SE-391/PJ/2002 TANGGAL 23 AGUSTUS 2002, SE-01/PJ/2003 TANGGAL 13 JANUARI 2003
5	SE-07/PJ/2003	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 536/KMK.03/2002 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 538/KMK.03/2002
6	SE-10/PJ/2003	PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-34/PJ/2003 TANGGAL 14 PEBRUARI 2003 TENTANG KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
7	SE-11/PJ/2003	PENEGASAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR TANGGAL 3 JANUARI 2003
8	SE-12/PJ/2003	PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 536/KMK.04/200 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP 49/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
9	SE-13/PJ/2003	PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) DAN KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
10	SE-17/PJ/2003	TATA CARA PENANGANAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN  PAJAK KE MAHKAMAH AGUNG
11	SE-22/PJ/2003	PELAKSANAAN MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) SECARA ON-LINE
12	SE-23/PJ/2003	REKRUTMENT PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
13	SE-29/PJ/2003	PENEGASAN MENGENAI SURAT SETORAN PAJAK (SSP) KHUSUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ/2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-194/PJ/2003
14	SE-33/PJ/2003	PENYAMPAIAN KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-91/A/2003; NOMOR KEP-169/BC/2003; DAN NOMOR KEP-341/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN II HURUF I KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-56/A/2003; NOMOR KEP-13/BC/2003 DAN NOMOR KEP 48/PJ/2003 TANGGAL 11 MARET 2003 TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SETORAN PENDAPATAN NEGARA DENGAN SISTEM INTERNAL CHECK
15	SE-35/PJ/2003	PELAKSANAAN PEMINDAHAN 100 WAJIB PAJAK BESAR KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB BESAR SATU DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA
16	SE-04/PJ.1/2003	PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS TKPKN
17	SE-09/PJ.1/2003	BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2003
18	SE-04/PJ.3/2003	PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAHAN FEDERASI RUSIA
19	SE-10/PJ.3/2003	PERUBAHAN NAMA THE "DEUTSCHE FINANZIERUNGSGESELLSCHAFT FUR BETEILLGUNGEN IN ENTWICKLUNGSLANDERN"MENJADI THE "DEGDEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT mbH"
20	SE-09/PJ.6/2003	PENERAPAN NJOP SAMA DENGAN NILAI PASAR
21	SE-11/PJ.6/2003	PELAKSANAAN PEKAN PANUTAN
22	SE-12/PJ.6/2003	STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PEMBENTUKAN INFORMASI RINCI OBJEK PAJAK
23	SE-15/PJ.6/2003	PELAPORAN PERUBAHAN REKENING  BANK PRESEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB MELALUI ATM BCA
24	SE-16/PJ.6/2003	INVENTARISASI PEMANFAATAN PERALATAN SIG DAN PERANGKAT PENDUKUNGNYA
25	SE-18/PJ.6/2003	PENCETAKAN SPT PBB OBJEK PAJAK PERUMAHAN PERSEORANGAN TAHUN 2003
26	SE-23/PJ.6/2003	PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL TAHUN 2003
27	SE-27/PJ.6/2003	PEMBEBASAN BIAYA TRANSFER SEHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN PEMBAYARAN ATM BCA
28	SE-28/PJ.6/2003	PEMBAYARAN PBB ONLINE NASIONAL
29	SE-30/PJ.6/2003	PETUNJUK TEKNIS PASCA PENILAIAN INDIVIDUAL
30	SE-32/PJ.6/2003	LAPORAN PENUNGGAK PBB DAN BPHTB TP 100 JUTA KE ATAS
31	SE-37/PJ.6/2003	EVALUASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BASIS DATA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB
32	SE-39/PJ.6/2003	SOSIALISASI TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PBB MELALUI ATM BCA KE BANK PERSEPSI PBB ELEKTRONIK
33	SE-40/PJ.6/2003	PENGAMANAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 2003
34	SE-41/PJ.6/2003	PERSIAPAN BREAK-DOWN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB 2004
35	SE-43/PJ.6/2003	PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJA (NJOPTKP) PBB DAN PERUBAHAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP) BPHTB UNTUK TAHUN PAJAK 2004
36	SE-44/PJ.6/2003	ALOKASI SCANNER DAN PLOTTER UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB
37	SE-01/PJ.7/2003	KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 01 - 03)
38	SE-02/PJ.7/2003	MASA TRANSISI PENERAPAN SE-01/PJ.7/2003
39	SE-03/PJ.7/2003	SISTEM PENGAWASAN ADMINISTRASI PEMERIKSAAN PAJAK
40	SE-04/PJ.7/2003	PENYEDERHANAAN PEMERIKSAAAN SPT PPN LEBIH BAYAR DARI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU (SERI PEMERIKSAAN 02-03)
41	SE-05/PJ.7/2003	BEBERAPA PENEGASAN KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK
42	SE-06/PJ.7/2003	PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DAN TINDAKAN PENAGIHAN TERHADAP WAJIB PAJAK PINDAH TEMPAT TERDAFTAR DARI SATU KPP KE KPP LAINNYA
43	SE-03/PJ.13/2003	LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PROYEK PRASARANA FISIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2003
44	SE-06/PJ.13/2003	PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2003
45	SE-01/PJ.22/2003	PENYEMPURNAAN PEDOMAN PEMBUATAN MONOGRAFI FISKAL
46	SE-02/PJ.31/2003	PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 543/KMK.03/2002 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA JASA MAKLON (CONTRACT MANUFACTURING) INTERNASIONAL DI BIDANG PRODUKSI MAINAN ANAK-ANAK
47	SE-05/PJ.31/2003	PENGANTAR RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA
48	SE-08/PJ.31/2003	RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. SE-30/PJ.41/2000 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN
49	SE-09/PJ.31/2003	PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 5 TAHUN 2003 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/KMK.03/2003 SERTA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-110/PJ/2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
50	SE-11/PJ.31/2003	PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI  KEUANGAN NOMOR 243/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
51	SE-14/PJ.31/2003	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN OLEH PEMBERI KERJA BAGI SELURUH PEGAWAI DI TEMPAT KERJA
52	SE-01/PJ.32/2003	PENANGANAN SURAT-SURAT WAJIB PAJAK
53	SE-06/PJ.32/2003	PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
54	SE-03/PJ.33/2003	PEMBEKUAN IZIN EMPAT AKUNTAN PUBLIK
55	SE-07/PJ.33/2003	PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-67/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP 297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
56	SE-12/PJ.33/2003	PEMBEKUAN IZIN DUA AKUNTAN PUBLIK DAN PEMBEKUAN IZIN USAHA DUA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
57	SE-03/PJ.41/2003	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA, YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA DAN PREMI TERSEBUT DIHITUNG SEBAGAI PENGHASILAN
58	SE-05/PJ.41/2003	PENYEMPURNAAN SE-27/PJ.52/2002 TENTANG LAPORAN PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK SEKTOR RITEL/PERDAGANGAN ECERAN
59	SE-02/PJ.42/2003	KEWAJIBAN MENCANTUMKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN BAGI PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, PENGURUS DAN KOMISARIS
60	SE-04/PJ.42/2003	PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 211/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 422/KMK.04/1998 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN PELEBURAN ATAU PEMEKARAN USAHA
61	SE-01/PJ.43/2003	PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-25/PJ/2003 TANGGAL 31 JANUARI 2003 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL
62	SE-03/PJ.51/2003	PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-03/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-332/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
63	SE-06/PJ.51/2003	PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
64	SE-08/PJ.51/2003	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA DAN ATAU PRODUK REKAMAN GAMBAR OLEH PENYALUR ATAU AGEN ATAU SEJENISNYA
65	SE-09/PJ.51/2003	STATUS TEMPAT KEGIATAN YANG SEMATA-MATA MELAKUKAN PEMBELIAN ATAU PENGUMPULAN BAHAN BAKU
66	SE-19/PJ.51/2003	PENYAMPAIAN KETENTUAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
67	SE-20/PJ.51/2003	PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
68	SE-21/PJ.51/2003	PENYAMPAIAN KETENTUAN MENGENAI IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
69	SE-22/PJ.51/2003	PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PRODUK REKAMAN SUARA
70	SE-24/PJ.51/2003	PENYAMPAIAN KETENTUAN MENGENAI FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN ATAU BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DI EKSPOR
71	SE-04/PJ.52/2003	KEWAJIBAN MELAPORKAN WAJIB PAJAK YANG BERMASALAH
72	SE-07/PJ.52/2003	PENYAMPAIAN LAMPIRAN SPT MASA DALAM MEDIA ELEKTRONIK
73	SE-10/PJ.52/2003	PEMANFAATAN DATA PADA APLIKASI PK-PM
74	SE-12/PJ.52/2003	PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-102/PJ.52/2003 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 402/KMK.03/2002
75	SE-13/PJ.52/2003	PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  NOMOR KEP-128/PJ/2003 TENTANG  PENETAPAN SALAH SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
76	SE-15/PJ.52/2003	PENGUKUHAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK DAN KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP BAGI PENGUSAHA
77	SE-17/PJ.52/2003	MASA TRANSISI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP 128/PJ/2003 TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
78	SE-18/PJ.52/2003	PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) SYSTEM ELECTRONIC DATA INTERCHANGE BIASA (EDI BIASA) SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR
79	SE-22/PJ.52/2003	PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) SYSTEM ELECTRONIC DATA INTER CHANGE BIASA (EDI) SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR
80	SE-25/PJ.52/2003	PENEGASAN PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPNBM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)
81	SE-27/PJ.52/2003	DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
82	SE-01/PJ.53/2003	PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 476/KMK.03/2002 TENTANG PELUNASAN BEA METERAI DENGAN CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ/2003 TENTANG TATACARA PEMETERAIAN KEMUDIAN
83	SE-02/PJ.53/2003	PENGUKUHAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PABRIK GULA
84	SE-05/PJ.53/2003	PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA DI BIDANG TENAGA KERJA
85	SE-11/PJ.53/2003	PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENT ORGANIZER)
86	SE-14/PJ.53/2003	DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS SERVICE CHARGE DALAM RANGKA KEGIATAN JASA PERSEWAAN RUANGAN
87	SE-23/PJ.53/2003	PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI
88	SE-26/PJ.53/2003	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DARI DAN KE KAWASAN BERIKAT
89	SE-28/PJ.53/2003	PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 418/KMK.03/2003 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA BOGA ATAU KATERING
90	SE-13/PJ.331/2003	TATA CARA PENENTUAN WAJIB PAJAK PATUH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK