Keputusan Menteri Kehutanan

No.	Nomor	Tahun	Tentang
1	542/Kpts/Um/6/1981	1981	Penetapan Jumlah Kapal Trawl Di Daerah Tingkat I Di Luar Jawa, Bali Dan Sumatera
2	494/Kpts-II/1989	1989	Tata Cara Pengenaan Sanksi Pelanggaran Di Bidang Eksploitasi Hutan Dan Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan
3	261/KPTS-IV/1990	1990	Penambahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 54/Kpts/Um/2/1972 Tentang Pohon-Pohon Di Dalam Kawasan Hutan Yang Dilindungi
4	399/KPTS-II/1990	1990	Pedoman Pengukuhan Hutan
5	400/Kpts-II/1990	1990	Pembentukan Panitia Tata Batas
6	539/KPTS-VI/1990	1990	Penyisihan Dana Hasil Lelang Sebagai Dana Insentif Bagi Pelaksanaan Pengamanan Hutan Terpadu
7	241/KPTS-II/1991	1991	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 494/Kpts-II/1989 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Pelanggaran Di Bidang Eksploitasi Hutan Dan Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan
8	691/KPTS-II/91	1991	Peranan Hak Pengusahaan Hutan Dalam Pembinaan Masyarakat Di Dalam Dan Sekitar Hutan
9	730/KPTS-II/91	1991	Perubahan Fungsi Cagar Alam Laut Bunaken Manado Tua Arakan Wowon Tulap Di Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Seluas ± 89.065 (Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Lima) Hektar Menjadi Taman Nasional
10	280/KPTS-II/92	1992	Perubahan Fungsi Dan Penunjukkan Cagar Alam Laut Taka Bonerate Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Seluas + 530.765 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima) Hektar Menjadi Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Taka Bonerate
11	281/KPTS-II/92	1992	Perubahan Fungsi Dan Penunjukan Cagar Alam Bukit Baka Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Dan Cagar Alam Bukit Raya Di Daerah Tingkat II Kota Waringin Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas ± 181.090 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh) Hektar Menjadi Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya
12	282/KPTS-II/92	1992	Perubahan Fungsi Dan Penunjukan Cagar Alam Gunung Halimun Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Dan Kabupaten Derah Tingkat II Lebak Propinsi Tingkat I Jawa Barat Seluas ± 40.000 (Empat Puluh Ribu) Hektar Menjadi Taman. Nasional Dengan Nama Taman Nasional Gunung Halimun
13	284/KPTS-II/92	1992	Perubahan Fungsi Cagar Alam Gunung Honje, Cagar Alam Pulau Pahaitan, Cagar Alam Pulau Peucang Dan Cagar Alam Ujung Kulon Seluas 78.619 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Belas) Hektar Dan Penunjukan Perairan Laut Di Sekitarnya Seluas 44.337 (Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh) Hektar Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Ujung Kulon
14	285/KPTS-II/92	1992	Perubahan Fungsi Dan Penunjukan Suaka Margasatwa Berbak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung. Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Seluas ± 162.700 (Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus) Hektar Menjadi Taman Nasional Dengah Nama Taman Nasional Berbak
15	830/Kpts-II/92	1992	Sistem Perencanaan Kehutanan
16	252/KPTS-II/1993	1993	Kriteria Dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Indonesia Secara Lestari
17	576/KPTS-II/1993	1993	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 252/Kpts-II/1993 Tentang Kriteria Dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Indonesia Secara Lestari
18	597/KPTS-II/1993	1993	Pendelegasian Wewenang Untuk Melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin
19	190/KPTS-II/93	1993	Penetapan Peta Taman Nasional Alas Purwo Hasil Revisi Sebagai Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 283/Kpts-11/1992 Tentang Perubahan Fungsi Dan Penujukan Suaka Margasatwa Banyuwangi Selatan Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Seluas 43.420 (Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh) Hektar Menjadi Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Alas Purwo
20	472/KPTS-II/93	1993	Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam Laut Teluk Cendrawasih Dan Daerah Sekitarnya Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas ± 1.453.500 ( Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus ) Hektar, Menjadi Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih
21	724/KPTS-II/93	1993	Penetapan Kelompok Hutan Suaka Margasatwa Dumoga, Suaka Margasatwa Bone, Dan Cagar Alam Bulawa, Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Seluas 287.115 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Belas) Hektar, Sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Taman Nasional
22	475/Kpts-II/94	1994	Pengukuhan Forum Consultative Group On Indonesian Forestry (Cgif) Serta Pembentukan Kelompok Kerja (Working Group) Dan Sekretariat Cgif
23	142/KPTS-II/1995	1995	Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pembangunan Hutan Rakyat Dan Hutan Kemasyarakatan
24	493/KPTS-II/1995	1995	Perubahan Fungsi Hutan Lindung Seluas 265,30 (Dua Ratus Enam Puluh Lima, Tiga Puluh Perseratus) Hektar, Suaka Margasatwa Seluas 15.322,59 (Lima Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua, Lima Puluh Sembilan Perseratus) Hektar Dan Perairan Laut Di Sekitarnya Seluas 3.415 (Tiga Ribu Empat Ratus Lima Belas) Hektar Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, Propinsi Daerah Tingkat I Bali Menjadi Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Bali Barat
25	539/Kpts-II/95	1995	Perubahan Fungsi Dan Penunjukan Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Seluas ± 94.698 (Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan) Hektar Dan Hutan Lindung Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bongotebo, Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, Seluas 33.000 (Tiga Puluh Tiga Ribu) Hektar, Menjadi Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Bukit Tiga Puluh
26	622/KPTS-II/95	1995	Pedoman Hutan Kemasyarakatan
27	101/KPTS-V/1996	1996	Ketentuan Dan Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Pinjaman Untuk Usaha Perhutanan Rakyat Kepada Mitra Usaha
28	245/KPTS-II/1996	1996	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 506/Kpts-II/1995 Tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan Secara Fungsional Di Daerah Tingkat Ii
29	375/Kpts-II/1996	1996	Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Ri Dan Pinjaman Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Oleh Perusahaan Patungan
30	594/KPTS-II/1996	1996	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Hulu
31	595/Kpts-VI/1996	1996	Penunjukan Kawasan Kepulauan Wakatobi Dan Perairan Laut Di Seki-Tarnya Di Kabupaten Daerah Tingkat II Buton, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Seluas ± 1.390.000 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu) Hektar Sebagai Taman Nasional
32	618/Kpts-II/1996	1996	Tata Cara Pengendalian Peledakan Populasi Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi
33	634/KPTS-II/1996	1996	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 Tentang Pedoman Pengukuhan Hutan
34	635/Kpts-II/1996	1996	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 400/Kpts-II/1990 Tentang Pembentukan Panitia Tata Batas
35	154/KPTS-II/1997	1997	Perubahan Fungsi Dan Penunjukan Cagar Alam Lorentz Seluas ± 1.907.500 Hektar, Hutan Lindung Gunung Trikora Seluas ± 373.125 Hektar, Dan Perairan Sekitarnya Seluas ± 224.975 Hektar Yang Terletak Di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Sebagai Taman Nasional Seluas ± 2.505.600 Hektar Dengan Nama Taman Nasional Lorentz
36	278/KPTS-VI/1997	1997	Penunjukan Taman Nasional Bromo Temgger Semeru Seluas 50.276,2 Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo, Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
37	282/KPTS-VI/1997	1997	Penunjukan Taman Nasional Wasur Seluas 413.810 Hektar Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke, Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
38	319/Kpts-II/1997	1997	Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaan Dan Rampasan Atas Jenis Kayu Selain Rimba Campuran
39	326/KPTS-II/1997	1997	Kewajiban Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (Ipk) Menyediakan Dan Menjual Sebagian Hasil Produksinya Untuk Keperluan Masyarakat
40	335/KPTS-II/1997	1997	Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (RKPHTI)
41	348/KPTS-II/1997	1997	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 446/Kpts-II/1996 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam
42	435/KPTS-II/1997	1997	Sistem Silvikultur Dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Industri
43	520/Kpts-V/1997	1997	Pembentukan Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan
44	522/Kpts-II/1997	1997	Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar
45	543/Kpts-II/1997	1997	Surat Izin Berburu Dan Tata Cara Memperoleh Izin Berburu
46	544/Kpts-II/1997	1997	Akta Buru Dan Tata Cara Memperoleh Akta Buru
47	574/Kpts-V/1997	1997	Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 311/Kpts-IV/1995 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan
48	613/Kpts-II/1997	1997	Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan
49	614/Kpts-II/1997	1997	Perubahan Pasal 8 Dan Pasal 18 Keputusan Menteri Kehutaan Nomor 55/Kpts-II/1994 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
50	629/Kpts-V/1997	1997	Pemberian Izin Kepada Perum Perhutani Untuk Mengimpor Stump Jati Asal Kultur Jaringan Dari Thailand
51	644/Kpts-II/1997	1997	Pedoman Penyusunan Laporan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Di Lingkungan Departemen Kehutanan
52	656/KPTS-II/1997	1997	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 440/Kpts-II/1997 Tentang Pembentukan Tim Penetapan Indikator Kinerja Di Lingkungan Departemen Kehutanan
53	671/Kpts-II/1997	1997	Nama-Nama Jabatan, Uraian Jabatan Struktural Dan Non Struktural Balai Taman Nasional Dan Unit Taman Nasional
54	673/Kpts-II/1997	1997	Perbenihan Tanaman Hutan
55	682/KPTS-II/1997	1997	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 536/Kpts-IV/1997 Tentang Pelunasan Tunggakan IHH Dan DR Atas Stock Kayu Bulat Dan Bahan Baku Serpih Per 31 Maret 1997
56	707/Kpts-V/1997	1997	Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 574/Kpts-IV/1997 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan
57	4/Kpts-II/1998	1998	Persyaratan Tambahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 236/Kpts-II/1995, Nomor 23/Kpts-II/1994, Dan Nomor 358/Kpts-II/1993 Jo Nomor 536/Kpts-II/1995 Berupa Penempatan Tenaga Senior Kehutanan Dalam Rangka Permohonan Hak Pengusahaan Hutan, Permohonan Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan Dan Permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
58	31/Kpts-II/1998	1998	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Proyek Pinjaman Dan Atau Hibah Luar Negeri
59	44/KPTS - II/1998	1998	Pemanfaatan Potensi Kawasan Dalam Wilayah Ekosistem Leuser
60	62/KPTS - II/1998	1998	Tata Usaha Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar
61	93/KPTS - II/1998	1998	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-II/1996 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Ri Dan Pinjaman Untuk Pembangunan Perusahaan Patungan
62	97/KPTS-II/1998	1998	Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan
63	140/KPTS-II/1998	1998	Perubahan Keputusan Menteri Kehutaan Nomor 464/Kpts-II/1995 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung
64	141/KPTS-II/1998	1998	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Pariwisata Alam Pada 13 Lokasi Kawasan Pelestarian Alam Di Pulau Jawa Kepada Perum Perhutani Nomor 104 /Kpts-II/1993
65	143/KPTS-II/1998	1998	Penetapan Target Produksi Tebangan Tahunan Pengusahaan Hutan Alam
66	202/KPTS-II/1998	1998	Organisasi Dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan
67	203/KPTS - II/1998	1998	Organisasi Dan Tata Kerja Balai Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah Dan Unit Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah
68	204/KPTS- II/1998	1998	Organisasi Dan Tata Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dan Unit Konservasi Sumber Daya Alam
69	227/KPTS-II/1998	1998	Tata Cara Dan Persyaratan Permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu
70	279/KPTS - II/1998	1998	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 095/Kpts-II/1984 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/1993
71	338/KPTS - II/1998	1998	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Kpts-II/1997 Tentang Sistem Silvikultur Dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Industri
72	375/KPTS - II/1998	1998	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah Di Hutan Produksi
73	06.1/KPTS-II/2000	2000	Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUP-K) Di Hutan Produksi
74	07.1/KPTS-II/2000	2000	Kriteria Dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL) Di Hutan Produksi
75	08.1/KPTS-II/2000	2000	Kriteria Dan Standar Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Hutan Produksi Secara Lestari
76	09.1/KPTS-II/2000	2000	Kriteria Dan Status Standar Pengelolaan Hutan Produksi Secara Lestari
77	11.1/KPTS-II/2000	2000	Kriteria Dan Standar Tarif Dana Reboisasi
78	13.1/KPTS-II/2000	2000	Kriteria Dan Standar Peredaran Dan Pemasaran Hasil Hutan
79	08.1/Kpts-II/2000	2000	Kriteria Dan Standar Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Hutan Produksi Secara Lestari
80	09.1/Kpts-II/2000	2000	Kriteria Dan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Secara Lestari
81	10.1/Kpts-II/2000	2000	Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan  Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
82	12.1/Kpts-II/2000	2000	Kriteria Dan Standar Tarif Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
83	13.1/Kpts-II/2000	2000	Kriteria Dan Standar Peredaran Dan Pemasaran Hasil Hutan
84	14.1/Kpts-II/2000	2000	Kriteria Dan Standar Tarif Provisi Sumber Daya Hutan
85	054/Kpts-II/2000	2000	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 704/Kpts II/1999 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
86	055/Kpts-II/2000	2000	Perlindungan Ikan Raja Laut (Latimeria Menadoensis) Sebagai Satwa Yang Di Lindungi
87	059/Kpts-II/2000	2000	Pembentukan Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Inter Departmental Committee Forestry (IDCF)
88	084/Kpts-II/2000	2000	Penangguhan Pemberlakuan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 310/Kpts-II/1999 Tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan
89	104/Kpts-II/2000	2000	Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar Dan Menangkap Satwa Liar
90	153/Kpts-II/2000	2000	Pembentukan Badan Koordinasi Kesejahteraan Pegawai Lingkup Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
91	213/Kpts-VIII/2000	2000	Rencana Stratejik Departemen Kehutanan Dan Perkebunan Tahun 2001 – 2005
92	16/KPTS-II/2001	2001	Penunjukan Kawasan Habitat Padma (Rafflesia Arnoldi) Lubuk Tapi - Kayu Ajaran Seluas + 6 (Enam) Hektar Yang Terletak Di Desa Lubuk Tapi Dan Kayu Ajaran, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu Sebagai Kawasan Hutan Taman Wisata Alam
93	58/Kpts-II/2001	2001	Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Kehutanan Dengan Tindak Lanjut Dialihkan Kepada Pemerintah Daerah/Instansi Lain
94	20/KPTS-II/2001	2001	Pola Umum Dan Standar Serta Kriteria Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
95	21/KPTS-II/2001	2001	Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
96	23/Kpts-II/2001	2001	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 72/Kpts-II/2000 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Gunung Balak Register 38 Seluas 22.292,50 (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua, Lima Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung Sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Lindung
97	31/KPTS-II/2001	2001	Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
98	32/KPTS-II/2001	2001	Kriteria Dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan
99	48/Kpts-II/2001	2001	Penunjukan Sebagian Kawasan Taman Nasional Bali Barat Seluas 1,5 (Satu Lima Persepuluh) Hektar Menjadi Kawasan Dengan Tujuan Khusus Yang Akan Dipergunakan Untuk Kepentingan Pura Tirta Segara Rupek Yang Terletak Di Wilayah Rph Penginuman Kabupaten Jembrana
100	52/KPTS-II/2001	2001	Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
101	054/Kpts-II/2000	2001	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 704/Kpts-II/1999 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
102	58/KPTS-II/2001	2001	Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Kehutanan Dengan Tindak Lanjut Dialihkan Kepada Pemerintah Daerah/Instansi Lain
103	255/KPTS-II/2001	2001	Pelepasan Secara Terbatas Bibit Ulat Sutera (Bombyx Mori L.) Hibrid Bs-02 Dan Bs-04
104	70/Kpts-II/2001	2001	Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan
105	85/Kpts-II/2001	2001	Perbenihan Tanaman Hutan
106	123/Kpts-II/2001	2001	Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
107	124/Kpts-II/2001	2001	Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Dan/Atau Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Pembentukan Tim
108	127/KPTS-V/2001	2001	Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan Dan Perdagangan Ramin (Gonytylus Spp.)
109	168/KPTS-IV /2001	2001	Pemanfaatan Dan Peredaran Kayu Ramin (Gonystylus_Spp)
110	255/Kpts-II/2001	2001	Pelepasan Secara Terbatas Bibit Ulat Sutera (Bombyx Mori L.) Hibrid Bs-02 Dan Bs-04
111	2091/Kpts-II/2001	2001	Penetapan Ikan Arwana Irian (Scleropages Jardin) Sebagai Satwa Buru
112	341/KPTS-IV/2002	2002	Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 Tentang Kriteria Dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam
113	496/Kpts-II/2002	2002	Penunjukan Sebagian Kawasan Taman Wisata Alam Penelokan, Kelompok Hutan Gunung Abang Agung (Rtk.8) Yang Digunakan Untuk Kepentingan Peribadatan Pura Pelisan Seluas ± 0,11 (Sebelas Perseratus) Hektar Yang Terletak Di Wilayah Rph Penelokan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali Menjadi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
114	500/Kpts-II/2002	2002	Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan
115	541/KPTS-II/2002	2002	Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 Tentang Kriteria Dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi
116	609/Kpts-II/2002	2002	Pedoman Studi Dengan Biaya Mandiri (Swadana) Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan
117	611/KPTS-II/2002	2002	Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 090/Kpts-IV/1988 Tanggal 27 Pebruari 1988 Jo Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 676/Kpts-II/1999 Tanggal 1 September 1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Bina Samaktha Di Propinsi Kalimantan Tengah
118	663/Kpts-II/2002	2002	Organisasi Dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan
119	664/Kpts-II/2002	2002	Organisasi Dan Tata Kerja Balai Persuteraan Alam
120	665/Kpts-II/2002	2002	Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
121	733/Kpts-II/2002	2002	Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 34/Kpts-II/1983 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Di Propinsi
122	2091/KPTS-II/2002	2002	Penetapan Ikan Arwana Irian (Scleropages Jardin) Sebagai Satwa Buru
123	4795/KPTS-II/2002	2002	Kriteria Dan Engelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan
124	4796 /KPTS-II/2002	2002	Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan
125	4895 /Kpts-II/2002	2002	Kriteria Dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI Patungan Dan HTI BUMN
126	4896 /Kpts-II/2002	2002	Penanganan Perusahaan HTI Patungan Dan HTI BUMN
127	6188/KPTS-II/2002	2002	Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan
128	6301/Kpts-VI/2002	2002	Penetapan Daerah Penghasil Dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Untuk Tahun 2002
129	6420/Kpts-II/2002	2002	Persyaratan Dan Tata Cara Penilaian Lembaga Penilai Independen ( Lpi ) Mampu
130	6652/Kpts-II/2002	2002	Penugasan Penilaian Dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (Rkt) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atau Hutan Tanaman
131	6884/Kpts-II/2002	2002	Kriteria Dan Tata Cara Evaluasi Terhadap Industri Primer Hasil Hutan Kayu
132	6885/KPTS-II/2002	2002	Tata Cara Dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
133	6886/KPTS-II/2002	2002	Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan (Iphh) Pada Hutan Produksi
134	6887/KPTS-II/2002	2002	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan Dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
135	4795 /Kpts-II/2002	2002	Kriteria Dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada  Unit Pengelolaan
136	4796 /Kpts-II/2002	2002	Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan  Alam  Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan
137	4895 /Kpts-II/2002	2002	Kriteria Dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI Patungan Dan HTI BUMN
138	4896 /Kpts-II/2002	2002	Penanganan Perusahaan HTI Patungan Dan HTI  BUMN
139	6188/Kpts-II/2002	2002	Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan
140	6420/Kpts-II/2002	2002	Persyaratan Dan Tata Cara Penilaian Lembaga Penilai Independen ( Lpi ) Mampu
141	6652/Kpts-II/2002	2002	Penugasan Penilaian Dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (Rkt) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atau Hutan Tanaman
142	6884/KPTS-II/2002	2002	Kriteria Dan Tata Cara Evaluasi Terhadap Industri Primer Hasil Hutan Kayu
143	6885/KPTS-II/2002	2002	Tata Cara Dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
144	6886/KPTS-II/2002	2002	Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan (Iphh) Pada Hutan Produksi
145	6887/Kpts-II/2002	2002	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan Dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
146	7211/Kpts-II/2002	2002	Pedoman Penyusunan Master Plan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Mp-Rhl) Daerah
147	8206/KPTS-II/2002	2002	Kriteria Dan Standar Penyuluhan Kehutanan
148	8171/Kpts-II/2002	2002	Kriteria Potensi Hutan Alam Pada Hutan Produksi Yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Iuphhk) Pada Hutan Alam
149	8808/KPTS-II/2002	2002	Pembentukan Gugus Tugas Bidang Penegakan Hukum Dan Pengurusan Hutan Departemen Kehutanan
150	9670/Kpts-VI/2002	2002	Penunjukan Lembaga Penilai Independen (LPI) Sebagai Penilai Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Manajemen
151	10031/KPTS-II/2002	2002	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan, Dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
152	10308/Kpts-II/2002	2002	Ketentuan Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan
153	13/Kpts-II/2003	2003	Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik/ Kekayaan Negara Berupa Tanah Lingkup Departemen Kehutanan
154	16/KPTS-II/2003	2003	Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam
155	19/KPTS-VI/2003	2003	Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Kayu Secara Nasional Untuk Periode Tahun 2003 Yang Berasal Dari Pemanfaatan Hutan Alam Produksi
156	22/KPTS-II/2003	2003	Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan
157	28/Kpts-II/2003	2003	Pembagian Rayon Di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Dan Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
158	31/Kpts-II/2003	2003	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk 121/Kpts-II/1984 Tentang Pendelegasian Wewenang Menjatuhkkan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Kehutanan
159	32/Kpts-II/2003	2003	Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atau Hutan Tanaman Melalui Penawaran Dalam Pelelangan
160	33/Kpts-II/2003	2003	Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam Atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan
161	58/Kpts-VI/2003	2003	Pembentukan Kelompok Kerja Restrukturisasi Pengusahaan Hutan Produksi Alam
162	59/Kpts-II/2003	2003	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 Jo. Nomor 10031/Kpts II/2002 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan, Dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
163	87/KPTS-II/2003	2003	Pengukuran Dan Pengujian Hasil Hutan Di Indonesia
164	88/Kpts-II/2003	2003	Kriteria Potensi Hutan Alam Pada Hutan Produksi Yang Dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan Secara Lestari
165	100/Kpts-II/2003	2003	Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (Collocalia Spp)
166	107/Kpts-II/2003	2003	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota
167	124/KPTS-II/2003	2003	Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
168	126/Kpts-II/2003	2003	Penatausahaan Hasil Hutan
169	127/KPTS-II/2003	2003	Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari  Wilayah Kerja Perhutani Untuk Provinsi Di Wilayah Jawa
170	128/KPTS-II/2003	2003	Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran Dan Penyetoran Dana Reboisasi (DR)
171	139/Kpts-VI/2003	2003	Penetapan Jatah Produksi Hutan Kayu Yang Berasal Dari Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Dalam Wilayah Kerja PT. Perhutani Di Jawa Untuk Periode Tahun 2003
172	146/KPTS-II/2003	2003	Pedoman Evaluasi Pengggunaan Kawasan Hutan/Ex Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan
173	148/KPTS-II/2003	2003	Penetapan Daerah Penghasil Dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Untuk Tahun 2003
174	150/KPTS-II/2003	2003	Tata Cara Penyerahan Dan Penerimaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Iuphhk) Pada Hutan Alam Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir
175	151/KPTS-II/2003	2003	Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
176	156/KPTS-II/2003	2003	Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Kayu Secara Nasional Untuk Periode Tahun 2004 Yang Berasal Dari Pemanfaatan Hutan Alam Produksi
177	159/Kpts-II/2003	2003	Standar Harga Bibit Untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Gn Rhl)
178	163/KPTS-II/2003	2003	Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan
179	173/KPTS-II/2003	2003	Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 465/Kpts-II/1999 Tentang Hak Pemanfaatan Hutan Untuk Pendidikan, Pelatihan Dan Penelitian, Dan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 535/Kpts-II/1999 Tentang Prosedur Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Dalam Rangka Land Grant College Untuk Lembaga Pendidikan
180	174/Kpts-II/2003	2003	Penunjukan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango Seluas ± 21.975 (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar Di Provinsi Jawa Barat Menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
181	175/KPTS-II/2003	2003	Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok Hutan Gunung Halimun Dan Kelompok Hutan Gunung Salak Seluas ± 113.357 (Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh) Hektar Di Provinsi Jawa Barat Dan Provinsi Banten Menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak
182	177/Kpts-II/2003	2003	Kriteria Dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara Lestari Pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
183	178/Kpts-II/2003	2003	Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Pada Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari
184	179/KPTS-II/2003	2003	Standar Biaya Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Secara Lestari
185	180/Kpts-II/2003	2003	Persyaratan Dan Tata Cara Penilaian Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu Pada Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
186	195/Kpts-II/2003	2003	Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Seluas ± 816.603 (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tiga) Hektar
187	230/KPTS-II/2003	2003	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
188	280/Kpts-II/2003	2003	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam
189	292/KPTS-II/2003	2003	Penyelenggaraan Kerjasama Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Atau Bukan Kayu (Iuphhk Dan Atau Iuphhbk) Di Hutan Produksi Dengan Koperasi
190	299/Kpts-II/2003	2003	Standar Biaya Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Lestari
191	300/KPTS-II/2003	2003	Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
192	307/Kpts-II/2003	2003	Percepatan Proses Penyelesaian Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Iuphhk) Pada Hutan Tanaman
193	308/Kpts-II/2003	2003	Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Pinjaman Dan  Penjadualan Kembali Pembayaran Pengembalian Pinjaman Dana Reboisasi Oleh Perusahaan HTI Patungan Dan BUMN
194	325/KPTS-II/2003	2003	Persyaratan Dan Tata Cara Penilaian Terhadap Calon Lembaga Penilai Independen Mampu Di Bidang Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Di Atas 6.000 M3 Per Tahun
195	326/Kpts-II/2003	2003	Jaminan Pasokan Bahan Baku Yang Berkelanjutan Dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan
196	342/Kpts-VII/2003	2003	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 213/Kpts/Vii/2000 Tentang Rencana Stratejik Departemen Kehutanan Dan Perkebunan Tahun 2001 - 2005
197	372/Kpts-V/2003	2003	Panitia Penyelenggara Pencanangan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Pusat Tahun 2003
198	391/Kpts-V/2003	2003	Penetapan Thema Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2003
199	410/Kpts-II/2003	2003	Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
200	428/Kpts-II/2003	2003	Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Iuphhk) Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (Ipk)
201	445/Kpts-II/2003	2003	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/Kpts-II/2003 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
202	446/Kpts-II/2003	2003	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/Kpts-II/2003 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, Dan Penyetoran Dana Rebosisasi (DR)
203	426/Kpts-V/2003	2003	Penetapan Logo Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2003
204	SK. 43/MENHUT-II/2004	2004	Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8678/Kpts-II/2002 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4895/Kpts-II/2002 Tentang Kriteria Dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI Patungan Dan HTI BUMN
205	SK. 44/MENHUT-II/2004	2004	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 Tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam Atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan
206	SK.45/Menhut-II/2004	2004	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
207	SK. 46/MENHUT-II/2004	2004	Penambahan Penyertaan Modal Swasta Pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan
208	SK.47/Menhut-II/2004	2004	Tata Cara Dan Persyaratan Pengambilalihan Saham Pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Hutan Tanaman Yang Berbentuk Perseroan Terbatas
209	SK. 48/MENHUT-II/2004	2004	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan
210	SK.55/MENHUT-VII/2004	2004	Rencana Stratejik Pengelolaan Kawasan Hutan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kalimantan
211	SK.56/MENHUT-II/2004	2004	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 326/Kpts-II/2003 Tentang Jaminan Pasokan Bahan Baku Yang Berkelanjutan Dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan
212	SK.58/MENHUT-II/2004	2004	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 Jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk.44/Menhut-II/2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam Atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan
213	59/Kpts-II/2003	2004	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 Jo. Nomor 10031/Kpts-II/2002 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan, Dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
214	SK.61/MENHUT-II/2004	2004	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam
215	SK.67/MENHUT-II/2004	2004	Peredaran Dan Pemanfaatan Benih Jati
216	SK. 101/MENHUT-II/2004	2004	Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp Dan Kertas
217	103/Menhut-II/2004	2004	Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional
218	SK.104/Menhut-VI/2004	2004	Penetapan Pemenang Penawaran Dalam Pelelangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atau Hutan Tanaman
219	SK. 122/MENHUT-II/2004	2004	Ketentuan Tambahan Persyaratan Untuk Penilaian, Persetujuan Dan Pengesahan Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atau Hutan Tanaman
220	SK. 123/MENHUT-II/2004	2004	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 308/Kpts-II/2003 Tentang Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Pinjaman Dan Penjadualan Kembali Pembayaran Pengembalian Pinjaman Dana Reboisasi Oleh Perusahaan HTI Patungan Dan BUMN
221	SK.125/MENHUT-II/2004	2004	Tata Cara Penilaian Permohonan Penjadualan Kembali Pembayaran Pinjaman Dana Reboisasi Oleh Perusahaan HTI Patungan Dan BUMN
222	SK.126/MENHUT-II/2004	2004	Perubahan Fungsi Dan Penunjukan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Seluas ±108.000 (Seratus Delapan Ribu) Hektar Sebagai Kawasan Pelestarian Alam Dengan Fungsi Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Batang Gadis
223	SK.132/MENHUT-II/2004	2004	Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan
224	SK.135/MENHUT-II/2004	2004	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Gunung Merbabu Seluas + 5.725 (Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Magelang, Semarang Dan Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Menjadi Taman Nasional Gunung Merbabu
225	SK. 149/MENHUT-II/2004	2004	Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi
226	SK.204/Menhut-II/2004	2004	Pembatalan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 164 Tahun 2002 Tanggal 5 Nopember 2002 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT. Papua Rimba Lestari Di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua
227	SK.205/Menhut-II/2004	2004	Pembatalan Keputusan Bupati Pasir Nomor 522.21/15/Ek-Prod.I/II/2002 Tanggal 22 Pebruari 2002 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Atas Nama PT. Mentarimulti Sumber Abadi Di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur
228	SK.207/Menhut-II/2004	2004	Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Kayu Secara Nasional Untuk Periode Tahun 2005 Yang Berasal Dari Pemanfaatan Hutan Produksi Alam
229	SK.208/Menhut-II/2004	2004	Perubahan Lampiran 5 Butir Iii Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 01/Kpts-II/2003 Tentang Pembakuan Sarana Dan Prasarana Kerja Perkantoran Departemen Kehutanan
230	SK.215/MENHUT-II/2004	2004	Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Hutan Tanaman Di Wilayah Kerja Perum Perhutani
231	SK. 255/Menhut-II/2004	2004	Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kelompok Hutan Tesso Nilo Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan Dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas + 38.576 (Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam) Hektar Menjadi Taman Nasional Tesso Nilo
232	SK.256/MENHUT-II/2004	2004	Tata Cara Dan Persyaratan Pelepasan/Penjualan Saham Badan Usaha Milik Negara Pada Perusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan
233	SK.271/MENHUT-V/2004	2004	Metoda Pemilihan Penyedia Bibit, Penyedia Jasa Konsultasi Penilaian Bibit Dan Penyedia Jasa Konsultasi Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Gn-Rhl/Gerhan)
234	SK.272/MENHUT-V/2004	2004	Standar Harga Bibit Untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2004
235	SK.275/MENHUT-II/2004	2004	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 179/Kpts-II/2003 Tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari
236	SK.284/MENHUT-II/2004	2004	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
237	SK.313/MENHUT-VI/2004	2004	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7659/Kpts-Vi/2002 Tentang Penetapan Nama-Nama Perusahaan Sebagai Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu Di Bidang Jasa Penilaian Kinerja Pemanfaatan Hutan Produksi Secara Lestari
238	SK.348/MENHUT-VI/2004	2004	Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Dalam Wilayah Kerja Perum Perhutani Untuk Periode Tahun 2005
239	SK 369/MENHUT-VIII/2004	2004	Pelepasan Bibit Ulat Sutera (Bombyx Mori L.) Hibrid Bs-08 Dan Bs-09
240	SK.370/MENHUT-VIII/2004	2004	Pelepasan Benih Unggul Mangium (Acacia Mangium) Nama Amp-01
241	SK.372/MENHUT-VIII/2004	2004	Pelepasan Benih Unggul Kayu Putih Dengan Nama Kpp-01
242	SK.397/MENHUT-II/2004	2004	Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Dan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 167.300 (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus) Hektar Pada Kelompok Hutan Lindung Aketajawe Seluas ± 77.100 (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus) Hektar Di Kabupaten Halmahera Tengah Dan Kota Tidore Kepulauan, Dan Kelompok Hutan Lolobata Seluas ± 90.200 (Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus) Hektar Terdiri Dari Hutan Lindung Seluas ± 76.475 (Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar, Hutan Produksi Terbatas Seluas ± 7.650 (Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh) Hektar, Dan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 6.075 (Enam Ribu Tujuh Puluh Lima) Hektar Di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara Menjadi Taman Nasional Aketajawe-Lolobata
243	SK.398/MENHUT-II/2004	2004	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Bantimurung-Bulusaraung Seluas ± 43.750 (Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Hektar Terdiri Dari Cagar Alam Seluas ± 10.282,65 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Enam Puluh Lima Perseratus) Hektar, Taman Wisata Alam Seluas ± 1.624,25 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Dua Puluh Lima Perseratus) Hektar, Hutan Lindung Seluas ± 21. 343,10 (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Sepuluh Perseratus) Hektar, Hutan Produksi Terbatas Seluas ± 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Hektar, Dan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 10.355 (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima) Hektar Terletak Di Kabupaten Maros Dan Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan Menjadi Taman Nasional Bantimurung - Bulusaraung
244	SK.418/MENHUT-II/2004	2004	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dan Penunjukan Kawasan Perairan Seluas ± 362.605 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima) Hektar, Terdiri Dari Hutan Lindung Seluas ± 10.659 (Sepuluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan) Hektar, Hutan Produksi Terbatas Seluas ± 193 (Seratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar, Hutan Produksi Tetap Seluas ± 11.759 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan) Hektar, Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas ± 3.221 (Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) Hektar Dan Perairan Laut Seluas ± 336.773 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga) Hektar, Terletak Di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah Menjadi Taman Nasional Kepulauan Togean
245	SK.419/MENHUT-II/2004	2004	Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto Seluas ± 61.850 (Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh) Hektar Yang Terletak Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Dan Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur Menjadi Taman Hutan Raya
246	SK.420/MENHUT-II/2004	2004	Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Pada Kelompok Hutan Sipurak Hook Yang Terletak Di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi Seluas ± 14.160 (Empat Belas Ribu Seratus Enam Puluh) Hektar Menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat
247	SK.423/MENHUT-II/2004	2004	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Sebangau Seluas ± 568.700 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus) Hektar Terdiri Dari Hutan Produksi Seluas ± 510.250 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh) Hektar Dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas ± 58.450 (Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh) Hektar Terletak Di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Dan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Menjadi Taman Nasional Sebangau
248	SK.424/MENHUT-II/2004	2004	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Pada Kelompok Hutan Gunung Ciremai Seluas ± 15.500 (Lima Belas Ribu Lima Ratus) Hektar Terletak Di Kabupaten Kuningan Dan Majalengka, Provinsi Jawa Barat Menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai
249	SK.456/MENHUT-II/2004	2004	5 (Lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu
250	SK.35/MENHUT-II/2005	2005	Penetapan Kawasan Hutan Senkilau Yang Terletak Di Wilayah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Seluas 8.114,00 (Delapan Ribu Seratus Empat Belas) Hektar Sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Hutan Produksi Tetap
251	SK.44/MENHUT-II/2005	2005	Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar
252	SK.78/MENHUT-II/2005	2005	Relokasi Fungsi Kawasan Hutan Produksi Seluas ± 3.915 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Belas) Hektar Dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas ± 3.200 (Tiga Ribu Dua Ratus) Hektar Pada Sebagian Kelompok Hutan Sungai Lumu, Di Desa Kakullasan Dan Desa Leling, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan, Menjadi Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
253	SK.83/MENHUT-II/2005	2005	Penunjukan Kelompok Hutan Sungai Meranti - Sungai Kapas Di Provinsi Jambi Dan Provinsi Sumatera Selatan Seluas ± 101.355 (Seratus Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima) Hektar Untuk Arahan Lokasi Restorasi Ekosistem Di Kawasan Hutan Produksi