Peraturan Menteri Kehutanan

No.	Nomor	Tahun	Tentang
1	P.01/MENHUT-II/2004	2004	Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam Dan Atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry
2	P.08/Menhut-II/2004	2004	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
3	P.10/Menhut-II/2004	2004	Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Melalui Penawaran Dalam Pelelangan
4	P.11/Menhut-II/2004	2004	Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 523/Kpts-II/1997 Tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Oleh Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Dan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 165/Kpts-II/1998 Tentang Bi
5	P.14/MENHUT-II/2004	2004	Tata Cara Aforestasi Dan Reforestasi Dalam Kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih
6	P.15/Menhut-II/2004	2004	Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Melalui Penawaran Dalam Pelelangan
7	P.16/Menhut-II/2004	2004	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-II/2003 Tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
8	P.17/Menhut-II/2004	2004	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 303/Kpts-II/2003 Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu
9	P.18/Menhut-II/2004	2004	Kriteria Hutan Produksi Yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dengan Kegiatan Restorasi Ekosistem
10	P.19/MENHUT-II/2004	2004	Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
11	SK 159/MENHUT-II/2004	2004	Restorasi Ekosistem Di Kawasan Hutan Produksi
12	SK.394/MENHUT-II/2004	2004	Tata Hubungan Kerja Antara Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional Dengan Departemen Kehutanan Dan Instansi Kehutanan Daerah
13	P.03/MENHUT-II/2005	2005	Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota
14	P.04/MENHUT-II/2005	2005	Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-Kl) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009
15	P.07/Menhut-II/2005	2005	Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 317/Kpts-II/1999 Tanggal 7 Mei 1999 Tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat Pada Areal Hutan Produksi
16	P.09/MENHUT-II/2005	2005	Tata Cara Pengukuran Hasil Hutan Kayu Temuan, Sitaan Dan Rampasan Dalam Rangka Operasi Yustisi
17	P.11/MENHUT-II/2005	2005	Harga Dasar Lelang Kayu Olahan
18	P.12/MENHUT-II/2005	2005	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 2091/Kpts-II/2001 Tentang Penetapan Ikan Arwana Irian (Scleropages Jardinii) Sebagai Satwa Buru
19	P.26/MENHUT-II/2006	2006	Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
20	P.01/MENHUT-II/2010	2010	Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
21	P.02/MENHUT-II/2010	2010	Sistem Informasi Kehutanan
22	P.03/MENHUT-II/2010	2010	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2010
23	P.04/MENHUT-II/2010	2010	Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan
24	P.05/MENHUT-II/2010	2010	Standar Peralatan Polisi Kehutanan
25	P.6/MENHUT-II/2010	2010	Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (Kphl) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
26	P.7/MENHUT-II/2010	2010	Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2010 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah
27	P.8/MENHUT-II/2010	2010	Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014
28	P.9/MENHUT-II/2010	2010	Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor
29	P.10/MENHUT-II/2010	2010	Mekanisme Dan Tata Cara Audit Kawasan Hutan
30	P.11/MENHUT-II/2010	2010	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2007 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang Di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Yang Ditunjuk Selaku Koordinator
31	P.12/MENHUT-II/2010	2010	Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi
32	P.13/MENHUT-II/2010	2010	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/ MENHUT-II /2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan
33	P.2/MENHUT-II/2011	2011	Pedoman Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja Dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Kementerian Kehutanan
34	P.03/MENHUT-II/2011	2011	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011
35	P.04/MENHUT-II/2011	2011	Pedoman Reklamasi Hutan
36	P.05/MENHUT-II/2011	2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/ MENHUT-II /2009 Tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi
37	P.17/MENHUT-II/2011	2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/ MENHUT-II /2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi