Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1991 - 2005

Nomor	Tahun	Tentang
1	1991	Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
2	1991	Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
1	1992	Tugas Khusus Pengadilan Tinggi/Negeri Dalam Rangka Pemilihan Umum
2	1992	Petunjuk Bindalmin Kepaniteraan Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum Mengenai Kewarganegaraan Dan Pewarganegaraan Ri
3	1992	Petunjuk Pengiriman Berkas Perkara Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia
4	1992	Penggunaan Sampul Dengan Logo Mahkamah Agung Untuk Putusan Mahkamah Agung Ri
5	1992	Pengiriman Laporan Oleh Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi
6	1992	Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri
7	1992	Pengawasan Dan Pengurusan Biaya Perkara
1	1993	Pengawasan Dan Pengurusan Biaya Perkara
2	1993	Pengiriman Laporan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tinggi Agama
3	1993	Pembinaan Personil Dan Kepemimpinan Pengadilan
4	1993	Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu
5	1993	Pembinaan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan
6	1993	Penggunaan Sampul Dengan Logo Mahkamah Agung Untuk Putusan Di Bidang Hak Uji Materiil
1	1994	Pengawasan Dan Pemeriksaan Administrasi Perkara
2	1994	Pengertian Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam
3	1994	Tenggang Waktu Perlawanan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Selama Masa Uji Coba 5 (Lima) Hari Kerja
4	1994	Mutasi Hakim
5	1994	Biaya Administrasi
6	1994	Surat Kuasa Khusus
1	1995	Yayasan Pra Juwana Indonesia
1	1996	Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata
2	1996	Permohonan/ Usul Mutasi Dan Kenaikan Pangkat Ketua Pengadilan, Hakim Dan Pejabat Kepaniteraan
3	1996	Mutasi Ketua, Hakim Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Dan Kewenangan Melakukan Tindakan Yustisial
4	1996	Lambang/Tanda Jabatan Hakim
5	1996	Bagan Susunan Pengadilan
6	1996	Lambang Pengadilan
8	1996	Pertanggung Jawab Berkas Perkara Dan Keuangan Pihak Ketiga Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Ketua Dan Panitera Pengadilan
1	1997	Penyempurnaan Pembuatan Akta Cerai Eks Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990
2	1997	Kelengkapan Berkas Perkara Yang Dimohonkan Kasasi/Peninjauan Kembali Ke Mahkamah Agung
1	1998	Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Calon Pengacara Praktek
2	1998	Permohonan Kasasi Perkara Pidana Yang Terdakwanya Berada Dalam Status Tahanan
3	1998	Penyelesaian Perkara
4	1998	Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Administrasi
1	1999	Tugas Khusus Pengadilan Negeri Untuk Pemilihan Umum
2	1999	Penegasan Penyidik Perairan Indonesia
1	2000	Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya
2	2000	Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Biaya Administrasi
3	2000	Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil
1	2001	Permohonan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Serentak Dengan Permohonan Grasi
2	2001	Petunjuk Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
3	2001	Perkara-Perkara Hukum Perlu Mendapat Perhatian Pengadilan
4	2001	Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil
5	2001	Pembuatan Ringkasan Putusan Terhadap Perkara Pidana Yang Terdakwanya Diputus Bebas Atau Dilepas Dari Segala Tuntutan
6	2001	Mendengar Pengaduan Pelapor
7	2001	Pemeriksaan Setempat
1	2002	Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 Hir/154 Rbg.)
2	2002	Laporan Pengiriman Berkas Perkara Korupsi Ke Tingkat Kasasi
3	2002	Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem
4	2002	Pejabat Pengadilan Yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi Atau Tersangka Kecuali Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang
5	2002	Petunjuk Penanganan Perkara Bagi Hakim Yang Akan Pensiun
1	2003	Mutasi Hakim
2	2003	Penyitaan Barang-Barang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
3	2003	Permohonan Mutasi/Promosi Hakim Dan Tenaga Tehnis Peradilan
4	2003	Perkara Perdata Yang Berkaitan Dengan Pemilu
5	2003	Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik
1	2004	Penyerahan Kendaraan Dinas Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan
2	2004	Salinan Putusan Untuk Pembahasan Ilmiah Dan Penelitian
3	2004	Kebersihan Lingkungan Perkantoran
1	2005	Pengangkatan Hakim Anak
2	2005	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi
3	2005	Pengangkatan Anak
4	2005	Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah
5	2005	Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
6	2005	Penjelasan Tentang Ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
7	2005	Penjelasan Tentang Ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
8	2005	Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)
9	2005	Petunjuk Teknis Perma No. 2 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada Dan Pilwakada Dari Kpud Propinsi Dan Kpud Kabupaten/Kota
10	2005	Bimbingan Dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/Majelis Hakim Dalam Menangani Perkara