Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1970 - 1978

Nomor	Tahun	Tentang
1	1970	Penyelesaian Perkara Pidana Yang Terdakwanya Ditahan
2	1970	Tunjangan Kehormatan Dan Tunjangan Representasi Bagi Para Hakim Tugas Belajar
3	1970	Pemeriksaan Pengadilan Adalah Terbuka Untuk Umum
4	1970	Penegasan Mahkamah Agung Mengenai Pembayaran Uang Menurut Nilai Uang Lama
5	1970	Usul-Usul Kenaikan Pangkat Para Hakim
6	1970	Penyelesaian Soal-Soal Kewarganegaraan Oleh Hakim/Panitera Yang Diangkat Secara Resmi Dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
7	1970	Usul-Usul Mengenai Hakim (Pegawai Pengadilan)
8	1970	Tugas Khusus Pengadilan Negeri Untuk Pemilihan Umum
9	1970	Sanksi Ex Instruksi Presiden Ri. No. 9 Tahun 1970
1	1971	Surat Kuasa Khusus
2	1971	Pegawai Negeri/Anggota Militer Yang Melakukan Pekerjaan Sebagai Pembela/Penasehat Hukum Di Muka Pengadilan
3	1971	Uitvoerbaar Bij Voorraad
4	1971	Biaya Kasasi Perdata Harus Dikirim Dengan Wesel Pos
5	1971	Ketua Majelis Hakim
3	1972	Pengajuan Perkara G.30.S/P.K.I
4	1972	Pelaksanaan Sistem "Tilang" Dalam Mana Salah Seorang Yang Diadili Adalah Anggota Abri
5	1972	Penundaan Pemeriksaan Perkara
6	1972	Persetujuan/Izin Untuk Meninggalkan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi
1	1973	Surat Keterangan Tidak Berpartai Bagi Para Hakim Yang Diusulkan Kenaikan Pangkatnya
2	1973	Wewenang Hakim Pengadilan Negeri Untuk Melaksanakan Pelelangan
3	1973	Perkara Kasasi Perdata
4	1973	Perkara Kasasi Pidana/Grasi
5	1973	Pemindahan Agar Sesuai Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya
6	1973	Kenaikan Pangkat Harus Dilampirkan Surat Keterangan Tidak Terlibat G.30.S.
7	1973	Pelantikan Calon Hakim
1	1974	Risalah Banding Dan Penunjukan Secara Tertulis Hakim (Hakim-Hakim) Yang Akan Mengadili Perkara
2	1974	Syarat-Syarat Yang Harus Dilengkapi Untuk Pengusulan Kenaikan Pangkat Bagi Hakim
3	1974	Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan
4	1974	Pemeriksaan Pengadilan Dan Pengucapan Putusan Harus Dilakukan Dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum
1	1975	Ralat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 1973 Mengenai Perkara Kasasi Pidana/Grasi
2	1975	Pemeriksaan Perkara Oleh Majelis Hakim
3	1975	Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1975
4	1975	Sandera (Gijzeling)
5	1975	Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)
6	1975	Uitvoerbaar Bij Voorraad
1	1976	Hal-Hal Yang Perlu Dilaksanakan Demi Kelancaran Mutasi
4	1976	Pemeriksaan Perkara-Perkara Pelanggaran Wilayah Perairan Nasional Indonesia
5	1976	Mutasi Dan Biaya
8	1976	Tindak Pidana Penyelundupan Dan Narkotika
9	1976	Gugatan Terhadap Pengadilan Dan Hakim
1	1977	Tugas Khusus Pengadilan Negeri Untuk Pemilihan Umum Akan Mengadili Perkara
2	1977	Tahanan Sementara Yang Dilakukan Oleh Kopkamtib/Laksusda Dalam Perkara G.30.S./P.K.I /Subversi
3	1977	Memprioritaskan Penyidangan Perkara-Perkara G.30. S/Pki Dan Subversi
4	1977	Pelaksanaan Jalannya Pengadilan Pemeriksaan Kasasi Dalam Perkara Perdata Dan Pidana Oleh Peradilan Agama Dan Pengadilan Militer
2	1978	Syarat-Syarat Yang Harus Dilengkapi Untuk Mengusulkan Kenaikan Hakim Yang Dipekerjakan Di Pengadilan Tinggi
3	1978	Uitvoerbaar Bij Voorraad
4	1978	Tahanan Sementara Yang Dilakukan Oleh Kopkamtib/Laksusda Dalam Perkara G30s/Pki/Subversi
5	1978	Masalah "Pukat Harimau"