Ketetapan MPR Republik Indonesia Tahun 1999 dan 2000

Nomor	Tahun	Tentang
I/MPR/1999	1999	Perubahan Kelima Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 Tentang Peraturan Tata Tertib Mejelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
II/MPR/1999	1999	Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
III/MPR/1999	1999	Pertanggung Jawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie
IV/MPR/1999	1999	Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004
V/MPR/1999	1999	Penentuan Pendapat Di Timor Timur
VI/MPR/1999	1999	Tata-Cara Pencalonan Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia
VII/MPR/1999	1999	Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
VIII/MPR/1999	1999	Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia
IX/MPR/1999	1999	Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
I/MPR/2000	2000	Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
II/MPR/2000	2000	Perubahan Kedua Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
III/MPR/2000	2000	Sumber Hukum Dan Tata Urutan  Peraturan Perundang-Undangan (Legal Source And Legislative Regulations Order)
IV/MPR/2000	2000	Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. (Policy Recommendation In The Implementation Of Regional Autonomy)
V/MPR/2000	2000	Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional
VI/MPR/2000	2000	Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
VII/MPR/2000	2000	Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
VIII/MPR/2000	2000	Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000
IX/MPR/2000	2000	Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945