Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor	Tahun	Tentang
1/PUU-V/2007	2007	Pengujian Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5/PUU-V/2007	2007	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8/PUU-V/2007	2007	Pengujian Pasal 77a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Terhadap Pasal 23b Dan Pasal 23d Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
10/PUU-V/2007	2007	Penarikan Kembali/Pencabutan Perkara Nomor 10/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
16/PUU-V/2007	2007	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 37, TLNRI Nomor 4277, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)
18/PUU-V/2007	2007	Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
21/PUU-V/2007	2007	Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
23/PUU-V/2007	2007	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
24/PUU-V/2007	2007	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
26/SKLN-V/2007	2007	Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap: 1. Komisi Independen Pemilihan Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
27/PUU-V/2007	2007	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
28/PUU-V/2007	2007	Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
29/PUU-V/2007	2007	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945