Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1985 - 1990

Nomor	Tahun	Tentang
1	1985	Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dan Visium Et Repertum Yang Dibuat Di Luar Negeri Oleh Pejabat Asing
2	1985	Seleksi Terhadap Saksi-Saksi Yang Diperintahkan Untuk Hadir Di Sidang Pengadilan
3	1985	Izin Pembebasan Dari Kewajiban Membayar Biaya Perkara Pidana
4	1985	Izin Penyitaan Tidak Dapat Dicabut/Dibatalkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
5	1985	Penghentian Praperadilan
6	1985	Permintaan Perpanjangan Penahanan
7	1985	Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat
8	1985	Perintah Agar Terdakwa Ditahan Menurut Pasal 197 Ayat (1) Huruf K Kuhap
9	1985	Putusan Yang Diucapkan Di Luar Hadirnya Terdakwa
10	1985	Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Yang Tidak Memuat Kata-Kata"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
11	1985	Permohonan Rehabilitasi Dari Terdakwa Yang Dibebaskan Atau Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum
12	1985	Pencabutan Surat-Surat Edaran, Keputusan, Penetapan Dan Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia
13	1985	Keharusan Adanya Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan Permohonan Ikrar Talak Suami
1	1986	Permohonan Grasi Karena Jabatan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bagi Terpidana Mati Yang Tidak Mengajukan Grasi
2	1986	Perkara Yang Diperiksa Menurut Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ancaman Dendanya Lebih Dari Rp.7.500,-
3	1986	Penundaan Eksekusi Terhadap Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dalam Rangka Menghadapi Pemilu 1987
4	1986	Operasi Pengamanan Hutan Terpadu
1	1987	Pengiriman Berkas Perkara Kasasi Pidana Yang Terdakwanya Berada Dalam Tahanan
2	1987	Pemidanaan Terhadap Para Pelanggar Hak Cipta
3	1987	Permohonan Penetapan Penahanan Oleh Mahkamah Agung Ri Bagi Terdakwa Yang Berada Dalam Tahanan
4	1987	Penyesuaian Kembali Tanggal Penahanan Dalam Hal Terdakwa Telah Terlanjur Dikeluarkan Demi Hukum Dari Tahanan Sebagai Akibat Keterlambatan Penerimaan Penetapan Mahkamah Agung Oleh Ketua Pengadilan Negeri
5	1987	Tembusan Permohonan Penetapan Penahanan Agar Disampaikan Kepada Kepala Rumah Tahanan Negara
6	1987	Tata Tertib Sidang Anak
7	1987	Pelelangan Kayu Sitaan
8	1987	Penjelasan Dan Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Menteri Kehakiman No. Kma/005/Skb/Vii/87 Dan M.03.-Pr.08.05 Tahun 1987 Tentang Cara Pengawasan, Penindakan Dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum
1	1988	Kegiatan Persidangan
2	1988	Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri Dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri
3	1988	Penafsiran Secara Luas Terhadap Istilah "Menggunakan" Dalam Keppres No. 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl
4	1988	Eksekusi Terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub C U.U. No. 3 Tahun 1971)
5	1988	Pengiriman Salinan Surat Putusan Pengadilan Kepada Ppns Bidang Keimigrasian
6	1988	Penasehat Hukum Atau Pengacara Yang Menerima Kuasa Dari Terdakwa/Terpidana"In Absentia"
1	1989	Pembantaran (Stuiting) Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa Yang Dirawat Nginap Di Rumah Sakit Di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi Yang Berwenang Menahan
2	1989	Rumusan Pengurangan Masa Penahanan Dalam Diktum Putusan Bagi Terpidana Yang Dirawat-Nginap Di Rumah Sakit
3	1989	Penjatuhan Pidana Kurungan Terhadap Pelanggar Peraturan Lalu Lintas Tertentu
4	1989	Pengangkatan Anak
1	1990	Petunjuk Pembuatan Penetapan Eks. Pasal 71 Ayat (2) Dan Akta Cerai Eks. Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7
2	1990	Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
3	1990	Penyidik Dalam Perairan Indonesia
4	1990	Petunjuk Pembuatan Buku Register Akta Cerai Pada Pengadilan Agama
5	1990	Bantuan Tenaga Hukum Dari Peradilan Umum Kepada Peradilan Agama